Dia baru terperangah ketika dijelaskan apa akibat-akibat serius dari penerapan teori tersebut dalam kebijakan resmi pemerintah di suatu daerah berupa pulau kecil berlahan kering, yang asal mulanya bukan penghasil padi, dan yang makanan pokok asli penduduknya bukan beras -- seperti Sumba. Selain akan menggiring masyarakat semakin tergantung pada bahan pangan yang tidak atau kurang mampu mereka produksi sendiri, sehingga sema-kin banyak yang harus didatangkan dari luar dan itu berarti pada akhirnya akan menafikan tujuan dari keta-hanan pangan itu sendiri -- yang terpenting adalah bahwa ujung dari semua itu jelas-jelas menuju ke arah penghancuran sistem pangan lokal. Inilah salah satu hal yang da-pat menjelaskan mengapa daerah tersebut tetap saja belum mampu keluar dari 'lingkaran setan kerawanan pangan'nya selama ini, tetap saja tercatat sebagai salah satu daerah termiskin di Indonesia. Data mutakhir dari Laporan Pembangunan Manusia Indonesia 2004 menunjukkan bahwa, secara nasional sampai tahun 2002, Kabupaten Sumba Timur masih tetap berada di 'papan bawah' berda-sarkan indeks kemiskinan penduduknya, yakni di urutan 329 dari 366 kabupaten dan kota seluruh Indonesia, atau, peringkat-37 termiskin. Salah satu indikator utamanya adalah proporsi belanja rumah tangga untuk pangan yang masih sangat tinggi, yakni 74,5% dari rerata total belanja rumah-tangga sebesar hanya Rp 116.600 per bulan (UNDP-BAPPENASBPS, 2004).

Dan, bukan hanya Sumba Timur yang menyolok sekali indikator kemiskinannya tersebut dalam kaitannya dengan pangan. Laporan yang sama menunjukkan bahwa hampir semua kabupaten dan kota di Indonesia masih mematok angka rerata di atas 40% belanja rumah tangga penduduknya habis untuk membeli bahan pangan saja. Perkecualian hanya terjadi pada beberapa daerah, seperti Jakarta dan beberapa kota besar lainnya (UNDP-BAPPENAS-BPS, 2002; 2004). Selain sebagai indikator yang menunjukkan betapa semakin senjangnya ketidakdilan dalam distribusi dan konsumsi pangan kita secara nasional, data itu sekaligus menunjukkan betapa kian rawannya sistem-sistem pangan lokal kita sebagai pusat produksi utamanya. Dan, bukankah ini juga menelanjangi 'keberhasilan semu' dari apa yang pernah dibanggakan sebagai 'swasembada pangan nasional'?

Buktinya, kita sudah menjadi negara pengimpor beras!

Konsep 'kedaulatan pangan' memang nisbi masih baru di Indonesia. Masih cukup terbatas informasi dan bahan-bahan yang membahas khusus soal tersebut secara lebih rinci. Sehingga, buku dari Hines ini akan sangat membantu mengisi kekurangan tersebut.

Inti gagasan utamanya justru adalah menekankan pentingnya pelembagaan demokrasi partisipatif di tingkat lokal, sebagai perlawanan terhadap rezim globalisasi ekonomi dan liberalisasi perda-gangan saat ini yang tidak adil, mengancam kehidupan lapisan terbesar penduduk dunia yang masih miskin, menindas hak-hak kaum buruh, dan merusak lingkungan hidup. Karena itu, pemikiran dan sikap yang menawarkan satu alternatif sangat penting untuk menjadikan kerangka kerja dasar bagi gerakan-gerakan sosial.