1. Luas Desa: 125,2150 Ha
2. Batas Wilayah:

• Sebelah Utara: Desa Mlese
• Sebelah Selatan: Desa Serut (DIY)
• Sebelah Barat: Desa Kerten
• Sebelah Timur: Desa Kragilan

A. Sekilas Sejarah Ngandong

Ngandong dahulu merupakan wilayah Kademangan yang membawahi tujuh bekelyang dipimpin oleh Demang Merta Menggala. Sejak terbitnya UU pembentukan Kabupaten Klaten tahun 1952 dan pembentukan desa-desa di Kabupaten Klaten, Kademangan Ngandong berubah menjadi Desa Ngandong yang dipimpin oleh seorang lurah dari trah Mertomenggalan bernama Harjo Ikoro dan dilanjutkan oleh Darmo Suwito.

Pada tahun 1985 proses pemilihan kepala desa dilakukan secara langsung dengan melibatkan seluruh penduduk desa sesuai dengan UU Pemerintah No. 5/1979. Pada pemilihan kepala desa secara langsung untuk yang pertama kali Bambang Sutarto berasal dari trah Merta Menggala (Anaknya Darmo Suwito) terpilih sebagai Kepala Desa. Pemilihan kepala desa berikutnya, tahun 1994 Bambang Sutarto mencalonkan lagi tetapi tidak terpilih dan sebagai kepala desa terpilih Leonardo Sukiman yang bukan merupakan trah kademangan yang memimpin sampai tahun 2002, sehingga sejak tahun 1994 trah Merta Menggala terputus dalam siklus kepemimipinan Desa Ngandong.

Pada Tahun 2002 diselenggarakan pemilihan kepala desa untuk periode kepemimpinan 2002 – 2007, dalam pemilihan Joko Daryono, SP yang juga bukan trah kademangan (adik ipar dari Bambang Sutarto) terpilih sebagai kepala desa. Tahun 2007 kembali Joko Daryono, SP terpilih sebagai Kepala Desa untuk periode 2007-2013.

B. Perubahan-perubahan yang terjadi

Secara umum desa Ngandong yang berbatasan dengan desa Serut Kab. Gunung Kidul sebagian wilayahnya merupakan daerah pegunungan kapur. Desa ini memiliki potensi rawan bencana longsor, hampir setiap musim hujan terjadi tanah longsor khususnya di dusun Bometen. Dengan adanya otonomi desa yang diwujudkan dalam bentuk Alokasi Dana Desa, menyebabkan desa Ngandong tidak memiliki sumberdaya untuk melakukan upaya-upaya penanggulangan.

Dalam bidang pemerintahan perubahan yang terjadi meliputi:

1. Sebagai media untuk melakukan rembug desa yang mulai ditinggalkan sejak terbitnya UU No. 5 Th. 1979 tentang Pemerintahan Desa, sejak pemerintahan desa dipimpin Joko Daryono, SP desa Ngandong telah terbentuk forum bersama antara pemerintahan desa dengan ketua RT, RW, BPD, LKMD dan kelembagaan desa lainnya dalam bentuk pertemuan yang dilakukan setiap malam Selasa Kliwon. Forum ini dimanfaatkan untuk membahas setiap perkembangan desa, sejak perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan desa.
2. Kantor desa dan gedung pertemuan sebelum terjadi gempa bumi menjadi satu bagian, sehingga ketika ada petemuan desa, perangkat tidak bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Robohnya gedung kantor desa dan gedung pertemuan ketika Gempa Bumi, pemerintahan desa membangun kembali gedung tersebut dengan memisahkan antara kantor desa dengan gedung pertemuan desa, sehingga pelayanan terhadap warga bisa dilakukan secara maksimal.
3. Dalam melakukan pelayanan dan arsip desa, sejak tahun 2005 pemerintahan desa Ngandong sudah melengkapi perangkat komputer meskipun masih sebatas untuk kegiatan surat menyurat dan data-data tentang desa belum tersusun secara baik

Seiring dengan lajunya modernisasi, gaya hidup masyarakat perlahan-lahan terjadi perubahan baik yang sudah hilang maupun yang berubah prosesnya; Usai panen padi, masyarakat desa Ngandong khususnya dukuh Ngorean dan Banyurip menyelenggarakan kegiatan adat "Bersih Desa" dengan mengadakan pertunjukan "Tayub". Kini acara ritual ini sudah tidak lagi diselenggarakan.

Semenjak gempa bumi tahun 2006, mental masyarakat lebih banyak mengharapkan bantuan dari luar. Setiap kali ada orang luar masuk ke desa Ngandong, asumsi mereka akan ada bantuan.

Dengan banyaknya bantuan (projek-projek) baik dari pemerintah maupun swasta seperti PNPM Mandiri Perdesaan, JRF, CSP, Mandiri Pangan, dll yang masuk di desa Ngandong telah merubah pola hidup masyarakat lebih konsumtif.

C. Potensi Desa

Wilayah Ngandong memiliki potensi sumber daya alam berupa lahan pertanian seluas 68,7810ha (irigasi sederhana) di Tanami padi dua kali, palawija sekali dan 19,6675 (irigasi tadah hujan) di Tanami padi sekali, palawija sekali dan bera. Selain itu juga terdapat lahan tegalan seluas 0,3510 Ha terdapat tanaman bambu dan tanaman buah-buahan mangga serta perkebunan rakyat seluas 3,2400 ha terdapat tanaman keras.

Ketersediaan tenaga kerja cukup banyak di berbagai bidang, seperti pertanian (255 petani), dan 157 buruh tani, pertukangan (40 tukang batu dan tukang kayu), maka mobilitas warga cukup tinggi.

Di Ngandong terdapat beberapa kelompok sosial, diantaranya: Forum Rembug Warga (forum RT, RW dan perangkat desa), PKK desa, Karangtaruna, Kelompok Pengajian, Kelompok Kesenian karawitan, Kelompok Tani, Badan Keswadayaan Masyarakat, CSP, dll).

Ada satu unit pasar desa yang terletak di dukuh tegal Ngandong yang disebut pasar Kepoh. Warga memulai aktivitas di pasar ini mulai bangun hingga pukul 08.00 WIB. Mereka menjajakan kebutuhan rumah tangga seperti sembako, alat-alat pertanian, dll.

Sebanyak 255 warga petani dan 157 buruh tani menggantungkan sumber kehidupannya dari aktivitas pertanian di disa ini. Hampir Semua petani masih menggantungkan sarana produksi pertaniannya dari luar (pabrikan), sehingga penghasilannya tidak maksimal. Hasil panennya tidak dijual di lahan, melainkan dibawa pulang untuk memenuhi kebutuhan makan sendiri baru kalau ada lebihnya dijual untuk memenuhi kebutuhan yang lain.

Selain bertani, warga desa Ngandong juga kerja di sektor buruh/bangunan karena jika hanya mengandalkan hasil pertaniannya tidak cukup, karena harus menunggu panen. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan hariannya, mereka mengandalkan dari sektor bangunan/pertukangan.

D. Pilihan area kerja Dusun Ngoreyan

Dusun Ngoreyan merupakan dusun terbesar dan terbanyak jumlah penduduknya di Desa Ngandong. Mayoritas penduduk adalah petani yang memiliki prinsip, bahwa hasil panen selalu di bawa pulang, untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Pertimbangan lain adanya hubungan kerja sama yang sudah terbangun dengan Kelompok Tani serta hubungan baik dengan pemerintah desa.

E. Pilihan Issue

Kedaulatan pangan merupakan Pilihan strategis, pilihan issu ini berdasarkan kegiatan yang sudah dilakukan FKISP (Forum Komunikasi dan Informasi Simpul Petani). Telah dilakukan upaya-upaya dalam rangka mendorong kelompok tani untuk melakukan kegiatan yang berbasis alam sekitar dan komunitas. Hal ini tidak terlepas dari penguasaan sarana produksi pertanian dan penanganan paska panen.